Law Firm "KAIROS"

KANTOR HUKUM
Advokat dan Konsultan Hukum
Nomor AHU: AHU-0000109-AH.22 Tahun 2019
Jl. Bukit Raya XII No. 1, RT 005 RW 016; Kelurahan Palangka; Kecamatan Jekan Raya; Kota Palangka Raya 73112;
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Februari 2019


Pengembangan diri demi meningkatkan kualitas pelayanan di bidang hukum adalah hal yang mutlak bagi seorang advokat. Demikian disampaikan oleh Mahdianur, Ketua Badan Pengurus Wilayah Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPW-PAI) pada saat sedang mengikuti Pendidikan Arbitrase Internasional di Jakarta. Pendidikan Arbitrase Internasional ini dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 27 Februari 2019 di JS Luansa Hotel Jakarta Selatan.

"Sebagai Ketua BPW PAI Kalimantan Tengah, saya harus meningkatkan kualitas pengetahuan demi meningkatnya kualitas pelayanan di bidang hukum. Mengingat ada beberapa perkara arbitrase yang akan dihadapi, maka tidak salah bila saya mengikuti pendidikan ini. Pendidikan Arbitrase Internasional ini akan mendapatkan sertifikat CIArb. Semoga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik dan mendapat hasil yang memuaskan", ujar Mahdi kepada LFK melalui komunikasi selular.

Ketua BPW PAI, sekaligus Wakil Ketua Umum BPP-PAI juga mengharapkan agar rekan-rekan advokat yang tergabung dalam Organisasi PAI, baik di seluruh Indonesia, dan secara khusus di Wilayah Kalimantan Tengah, memperhatikan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan dengan profesinya. *(lfk).


Legal Opinion atau pendapat hukum adalah pendapat sarjana hukum secara tertulis atas fakta dan permasalahan hukum yang terjadi. Pemberian pendapat hukum merupakan salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkan (klien). Pendapat hukum merupakan jawaban dari isu hukum yang dibuat dengan tujuan menjawab kebutuhan klien.

Law Firm Kairos membuat pendapat hukum secara tertulis dengan selalu mengandung elemen unsur-unsur seperti fakta hukum, dasar hukum, tren putusan pengadilan serta preseden/yurisprudensi yang ada seputar perkara, kesimpulan serta rekomendansi langkah hukum dan mitigasi.

Untuk mendapatkan Legal Opinion, calon klien yang membutuhkan layanan hukum harus membuat permohonan secara tertulis sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Law Firm Kairos dalam pelayanannya. Informasi selengkapnya dapat menguhubungi kami dengan menggunakan alamat kontak yang ada di website ini.



Konsultasi Hukum adalah adalah proses terjadinya pemberian bantuan hukum antara konsultan hukum dan penerima bantuan hukum. Orang yang melayani konsultasi hukum disebut dengan Konsultan Hukum. Orang yang membutuhkan bantuan hukum disebut dengan Penerima Bantuan Hukum. Tujuan konsultasi hukum adalah agar penerima bantuan hukum mengetahui, memahami secara tepat cara-cara menjalankan hak dan kewajibannya menurut hukum.

Law Firm Kairos menyediakan layanan Konsultasi Hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya.Konsultasi hukum dapat dilaksanakan secara tatap muka baik di kantor Law Firm Kairos maupun di tempat lain yang disepakati bersama oleh penerima bantuan hukum. Bisa juga dilakukan melalui surat-menyurat elektronik, via telepon dan sarana-sarana lain yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang memadai antara pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. Law Firm Kairos berupaya menyesuaikan pola pemberian bantuan konsultasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, didukung oleh perkembangan teknologi termutakhir saat ini.

Law Firm Kairos melayani Konsultasi Hukum pada bidang hukum seperti sengketa tanah, kepailitan dan penundaan pembayaran hutang, sengketa tata usaha negara, perlindungan konsumen, aksi korporasi seperti akuisisi maupun permohonan penetapan izin audit investigasi oleh pemegang saham minoritas kepada pengadilan, hubungan niaga, wanprestasi, hubungan industrial ketenagakerjaan, hukum pidana umum dan pidana khusus serta layanan-layanan konsultasi hukum pada umumnya.

Law Firm Kairos menyediakan dua jenis layanan konsultasi yakni layanan sosial dan layanan profesional. Layanan Sosial merupakan konsultasi hukum gratis yang diberikan kepada masyarakat melalui kerjasama antar lembaga bantuan hukum dan Law Firm Kairos. Layanan sosial dibuka pada hari tertentu seperti diatur oleh lembaga bantuan hukum yang menjadi mitra Law Firm Kairos. Sedangkan layanan hukum profesional dibuka untuk siapa saja yang membutuhkan pelayanan secara profesional pula.

Doc: Edi Rosandi, diambil pada saat sidang lapangan.


Diskusi internal antar penasehat hukum, khususnya penasehat hukum yang tergabung dalam Badan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPW-PAI) Kalimantan Tengah merupakan hal yang telah dibiasakan dan merupakan syarat untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap hukum. Diskusi ini dilaksanakan dengan mengetengahkan topik-topik khusus yang berhubungan dengan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Jumat, 15 Februari 2019, di Kantor Hukum Law Firm Mahdi & Associates dilaksanakan diskusi singkat dengan mengetengahkan topik Sengketa PT. Tanah Tani Lestari (PT. TTL) melawan Samen bin Jari. Mahdianur yang merupakan Ketua Tim Penasehat Hukum Samen bin Jari (tergugat) mengatakan bahwa sangat kecewa dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam memutus perkara ini. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang kami ajukan. Bahkan fakta persidangan lapangan pun tidak diperhatikan sama sekali. Pada sidang lapangan, PT. TTL tidak dapat menunjukkan posisi HGU yang mereka miliki, tidak ada satupun patok bukti sertifikat HGU yang dapat ditunjukkan oleh pihak penggugat di atas objek sengketa tersebut. Dan hal yang sangat fatal adalah hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi di pengadilan dimana baik saksi-saksi penggugat sendiri maupun saksi-saksi tergugat tidak mengakui keberadaan PT. TTL ini. Hakim seharusnya objektif dalam memutus perkara ini karena sengketa tanah tidak cukup dengan bukti surat saja, tetapi harus diperkuat dengan bukti lapangan. Faktanya, PT. TTL tidak mampu menunjukkan lokasi HGU yang mereka miliki. Kalau demikian, alas hak penerbitan HGU yang mereka miliki ini apa?

Berikut ini kami tampilkan ringkasan putusan hakim atas perkara ini:

Majelis Hakim melalui pertimbangan hukumnya menilai bahwa Sertifikat HGU yang dimiliki oleh PT. TTL adalah merupakan bukti yang sempurna berdasarkan UU No. 5 tahun 1960, sedangkan Surat Pernyataan Tanah yang dimiliki Samen bin Jari selaku Tergugat adalah merupakan bukti surat yang dibuat sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalang. Sementara dalam hukum positif, kepala desa tidak memiliki hak dan wewenang untuk mengesahkan suatu kepemilikan tanah. Oleh karenanya, bukti-bukti lain yang berhubungan dengan bukti surat pernyataan tersebut selanjutnya tidak lagi dipertimbangkan. Dan oleh karena pihak tergugat tidak dapat lagi membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan penggugat maka dengan demikian Sertifikat HGU Penggugat dinyatakan Sempurna.

Adapun bukti-bukti lain yang diajukan oleh Tergugat seperti KTP adalah hanya merupakan bukti identitas diri, bukan merupakan bukti yang dapat membantah dalil gugatan penggugat sehingga bukti-bukti  tersebut haruslah ditolak.

Bahwa dari hasil sidang lapangan, terdapat patok-patok batas tanah yang dibuat oleh tergugat pada objek sengketa, akan tetapi karena bukti Surat Pernyataan Tanah seperti yang disebutkan diatas tadi hanya merupakan surat yang dibuat sendiri maka mengenai patok-patok tanah tersebut juga menjadi lemah dalam membantah dalil gugatan penggugat.

Bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat, kesemuanya tidak ada yang dapat membantah kekuatan Sertifikat HGU penggugat.
Atas beberapa pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi: Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam pokok perkara:
1) mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2) Menyatakan perbuatan tergugat yang menghalangi aktivitas penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
3) menyatakan objek sengketa seluas 22,19 ha adalah sah milik penggugat.
4) menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 2,2 milyar
5) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4,5 jt.

Menjelang akhir diskusi, Mahdianur mengatakan bahwa proses hukum seperti ini akan lebih banyak mengorbankan kepentingan masyarakat bila dipertahankan. Mengapa tidak? Bukti fisik kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat, yang usianya jauh lebih tua dibanding bukti surat bisa dikalahkan oleh bukti SHGU yang tidak jelas latarbelakang penerbitannya, terutama soal alas hak yang digunakan untuk pengurusan SHGU tersebut.

Pada diskusi internal ini, Mahdianur dan Edi Rosandi mengatakan akan menempuh upaya Banding. Semoga putusan Banding nanti berbeda dengan putusan pengadilan tingkat pertama ini. *(lfk)



Pengurus Badan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPW-PAI) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi pada hari Selasa, 5 Februari 2019 di Kantor Law Firm Mahdi & Associates di Jalan Kalibata Kota Palangka Raya. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membicarakan program kerja pengurus dalam rangka mengembangkan Organisasi PAI di Kalimantan Tengah.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu dibuka oleh Edi Rosandi, Sekretaris BPW-PAI Kalteng. Dalam pengantarnya, Edi menyampaikan bahwa SK dari BPP PAI telah terbit dan Struktur Organisasi BPW PAI Kalteng telah terbentuk. Oleh karena itu, diharapkan seluruh pengurus dapat bersinergi untuk mengembangkan organisasi PAI.

Mahdianur, Waketum BPP PAI Pusat sekaligus Ketua BPW PAI Kalimantan Tengah menyampaikan pada sambutannya bahwa dalam waktu yang sangat singkat ini, geliat organisasi PAI di Kalteng sudah kelihatan. Tentu saja ini menjadi kebanggaan kita bersama. Kita harus berjuang lagi untuk membesarkan organisasi ini. Organisasi adalah Rumah Kita Bersama. Karenanya, mari kita pelihara dan kita rawat agar dapat berkembang dengan baik sehingga semua anggotanya dapat menjadi tenaga-tenaga profesional yang handal.

Dalam sambutannya, Mahdianur juga menyampaikan Job Description masing-masing bidang. Dengan adanya Job Description ini, pengurus BPW PAI Kalteng dapat bekerja maksmil demi kemajuan bersama.


Pertemuan yang dihadiri oleh 70% pengurus BPW PAI Kalteng itu berlangsung dengan baik dalam suasana persaudaraan. Fidelis Harefa dan Mathias U. Dehen, Anggota BPW PAI Kalteng sekaligus Pendiri Law Firm Kairos hadir dalam pertemuan tersebut. Pada gilirannya, Fidelis Harefa sebagai Koordinator Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan di BPW PAI Kalteng mengatakan bahwa dengan rencana dan program kerja yang ada ini, kita sangat optimis Organisasi PAI akan berkembang dengan baik. Tentu saja dengan syarat bahwa semua pengurus harus kompak dan secara bersama-sama berjuang untuk mengembangkan organisasi. *(lfk)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget