Law Firm "KAIROS"

KANTOR HUKUM
Advokat dan Konsultan Hukum
Nomor AHU: AHU-0000109-AH.22 Tahun 2019
Jl. Bukit Raya XII No. 1, RT 005 RW 016; Kelurahan Palangka; Kecamatan Jekan Raya; Kota Palangka Raya 73112;
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hakim Tidak Objektif Memutus Perkara PT. TTL vs Samen bin Jari

Doc: Edi Rosandi, diambil pada saat sidang lapangan.


Diskusi internal antar penasehat hukum, khususnya penasehat hukum yang tergabung dalam Badan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPW-PAI) Kalimantan Tengah merupakan hal yang telah dibiasakan dan merupakan syarat untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap hukum. Diskusi ini dilaksanakan dengan mengetengahkan topik-topik khusus yang berhubungan dengan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Jumat, 15 Februari 2019, di Kantor Hukum Law Firm Mahdi & Associates dilaksanakan diskusi singkat dengan mengetengahkan topik Sengketa PT. Tanah Tani Lestari (PT. TTL) melawan Samen bin Jari. Mahdianur yang merupakan Ketua Tim Penasehat Hukum Samen bin Jari (tergugat) mengatakan bahwa sangat kecewa dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam memutus perkara ini. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang kami ajukan. Bahkan fakta persidangan lapangan pun tidak diperhatikan sama sekali. Pada sidang lapangan, PT. TTL tidak dapat menunjukkan posisi HGU yang mereka miliki, tidak ada satupun patok bukti sertifikat HGU yang dapat ditunjukkan oleh pihak penggugat di atas objek sengketa tersebut. Dan hal yang sangat fatal adalah hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi di pengadilan dimana baik saksi-saksi penggugat sendiri maupun saksi-saksi tergugat tidak mengakui keberadaan PT. TTL ini. Hakim seharusnya objektif dalam memutus perkara ini karena sengketa tanah tidak cukup dengan bukti surat saja, tetapi harus diperkuat dengan bukti lapangan. Faktanya, PT. TTL tidak mampu menunjukkan lokasi HGU yang mereka miliki. Kalau demikian, alas hak penerbitan HGU yang mereka miliki ini apa?

Berikut ini kami tampilkan ringkasan putusan hakim atas perkara ini:

Majelis Hakim melalui pertimbangan hukumnya menilai bahwa Sertifikat HGU yang dimiliki oleh PT. TTL adalah merupakan bukti yang sempurna berdasarkan UU No. 5 tahun 1960, sedangkan Surat Pernyataan Tanah yang dimiliki Samen bin Jari selaku Tergugat adalah merupakan bukti surat yang dibuat sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalang. Sementara dalam hukum positif, kepala desa tidak memiliki hak dan wewenang untuk mengesahkan suatu kepemilikan tanah. Oleh karenanya, bukti-bukti lain yang berhubungan dengan bukti surat pernyataan tersebut selanjutnya tidak lagi dipertimbangkan. Dan oleh karena pihak tergugat tidak dapat lagi membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan penggugat maka dengan demikian Sertifikat HGU Penggugat dinyatakan Sempurna.

Adapun bukti-bukti lain yang diajukan oleh Tergugat seperti KTP adalah hanya merupakan bukti identitas diri, bukan merupakan bukti yang dapat membantah dalil gugatan penggugat sehingga bukti-bukti  tersebut haruslah ditolak.

Bahwa dari hasil sidang lapangan, terdapat patok-patok batas tanah yang dibuat oleh tergugat pada objek sengketa, akan tetapi karena bukti Surat Pernyataan Tanah seperti yang disebutkan diatas tadi hanya merupakan surat yang dibuat sendiri maka mengenai patok-patok tanah tersebut juga menjadi lemah dalam membantah dalil gugatan penggugat.

Bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat, kesemuanya tidak ada yang dapat membantah kekuatan Sertifikat HGU penggugat.
Atas beberapa pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi: Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam pokok perkara:
1) mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2) Menyatakan perbuatan tergugat yang menghalangi aktivitas penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
3) menyatakan objek sengketa seluas 22,19 ha adalah sah milik penggugat.
4) menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 2,2 milyar
5) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4,5 jt.

Menjelang akhir diskusi, Mahdianur mengatakan bahwa proses hukum seperti ini akan lebih banyak mengorbankan kepentingan masyarakat bila dipertahankan. Mengapa tidak? Bukti fisik kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat, yang usianya jauh lebih tua dibanding bukti surat bisa dikalahkan oleh bukti SHGU yang tidak jelas latarbelakang penerbitannya, terutama soal alas hak yang digunakan untuk pengurusan SHGU tersebut.

Pada diskusi internal ini, Mahdianur dan Edi Rosandi mengatakan akan menempuh upaya Banding. Semoga putusan Banding nanti berbeda dengan putusan pengadilan tingkat pertama ini. *(lfk)

Posting Komentar

[blogger]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget